JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada 14 September 2026 menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Sehari setelah pergantian, serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).
Purbaya hanya sekitar satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025. Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, sebagai penggantinya.
Pergantian tersebut menjadi perhatian karena dilakukan ketika pemerintah tengah menghadapi tantangan fiskal dan menjaga kepercayaan pasar. Reuters melaporkan bahwa masa jabatan Purbaya ditandai pertumbuhan ekonomi yang menguat, tetapi juga pelebaran defisit anggaran serta sorotan terhadap kredibilitas kebijakan fiskal.
Salah satu kebijakan yang menonjol pada era Purbaya adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan nasional. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit.
Namun, pergantian mendadak tersebut memunculkan spekulasi mengenai perbedaan pandangan di internal pemerintah. Reuters melaporkan adanya ketegangan terkait perubahan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, meski persoalan tersebut tidak secara resmi disebut pemerintah sebagai alasan pergantian Purbaya.
Purbaya sendiri membantah adanya gesekan kepentingan dalam proses pergantian tersebut. Saat ditemui setelah serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026), ia menyebut pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
“Gesekan sih nggak ada. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden,” kata Purbaya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kemungkinan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan sebenarnya sudah diperhitungkan sebelum keputusan Presiden diumumkan.
“Perasaannya nggak ada, cuma ada hitungan saya, ada sesuatu yang mungkin 50:50 kemungkinannya,” ujar Purbaya.
Kini, Suahasil menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan transisi tidak mengganggu pengelolaan APBN. Pada hari pertama sebagai Menteri Keuangan, Suahasil menyatakan siap melanjutkan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.
Pergantian ini juga membuat kesinambungan kebijakan menjadi perhatian. Suahasil sebelumnya berada di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai wakil menteri, sehingga ia memiliki pengalaman langsung terhadap kebijakan fiskal yang berjalan.
Di sisi lain, pemerintah perlu menjelaskan secara lebih terang alasan pergantian agar perubahan kepemimpinan di kementerian yang memegang kendali APBN tidak menimbulkan ketidakpastian baru. Istana sejauh ini menyebut pergantian menteri sebagai hal yang lumrah dan merupakan kewenangan Presiden.
Dengan demikian, tantangan Suahasil bukan hanya meneruskan pekerjaan Purbaya, tetapi juga memastikan arah fiskal pemerintah tetap kredibel, terukur, dan mampu menjawab tekanan ekonomi tanpa menimbulkan ketidakpastian kebijakan.