Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang Peradilan Agama

Peradilan Agama telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia, itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di Kalimantan Selatan tahun 1937 dan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan pada tahun 1957, dan namanya sekarang Pengadilan Agama. Penyatuan nama ini dilakukan dengan keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 (ketika Menteri H. Alamsah Ratu Perwira Negara). Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya.[8]

Semula ada beberapa masalah yang melekat pada peradilan agama sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang NO. 14 tahun 1970 waktu itu yang menjadi induknya (yang kini tidak berlaku lagi), tapi kini dengan keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berarti telah hilanglah masalah susunan, masalah kekuasaan dan masalah acara peradilan agama yang selama ini dianggap menjadi masalah.[9] Waktu itu ketika Undang-Undang Peradilan lainnya telah selesai dibentuk sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama belum, maka dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (yang sekarang tidak berlaku lagi), maka Menteri Agama atas nama pemerintahan menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama kepada DPR untuk disetujui.

Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disetujui dan disahkan oleh presiden tanggal 29 Desember 1989 dengan demikian tercapailah:

  1. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, terutama yang disebut dalam Pasal 10 ayat 1 dan pasal 12.
  2. Terjadi pembaruan hukum dalam makna peningkatan dan penyempurnaan pembagunan hukum nasional di bidang Peradilan Agama.
  3. Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara dan perangkat hukum lainnya. Kini kedudukannya benar-benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, militer, dan tata usaha Negara.
  4. Kini pengadilan agama telah mempunyai kewenangan yang sama di seluruh Indonesia kecuali peradilan Islam lainnya.
  5. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama yang telah digunakan sebagai pegangan oleh semua pihak. Baik hakim maupun para pihak. Dengan demikian, berarti telah memungkinkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintika keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Sumber :

https://thesrirachacookbook.com/unggahan-kementan-ini-panen-kritikan-warganet-ada-apa/