Pengertian Kabinet Wilopo

Pengertian Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo  adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni1953.

Terbentuknya Kabinet Wilopo

Presiden Soekarno menunjuk Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) dan Sidik Djojosukarto (PNI) sebagai formatur pada tanggal 1 Maret 1952. Fomatur ialah suatu tim yang dibentuk melalui pertemuan/rapat untuk diberikan mandat agar dapat membentuk kepengurusan organisasi. Pemilihan formatur didasarkan pada kekuatan kabinet yang dapat mendukung perlemen. Namun kedua formatur tersebut gagal menciptakan kabinet yang kuat. Hal ini dikarenakan tidak memiliki kesepakatan antar calon yang dapat menduduki kabinet tersebut. Kedua fromatur tersebut mengembalikan jabatannya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 19 Maret 1952. Pada saat itu juga Mr. Wilopo (PNI) ditunjuk sebagai formatur baru. Hal inilah yang menjadi faktor terbentuknya kabinet wilopo. Mr Wilopo berhasil mendirikan kabinetnya selama 2 minggu. Kemudian Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya pada tanggal 30 Maret 1952 yang terdiri dari :

  1. PSI sebanyak 2 orang
  2. Parkindo atau Partai Kristen Indonesia
  3. Masyumi  sebanyak 4 orang dan PNI sebanyak 4 orang
  4. PKRI atau Partai Katholik Republik Indonesia
  5. Golongan tidak memiliki partai sebanyak 3 orang
  6. Partai Buruh
  7. Parindra atau Partai Indonesia Raya
  8. PSII sebanyak satu orang

Terbentuknya Kabinet Wilopo secara resmi didasari oleh Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1952 pada tanggal 1 April 1952. Di bawah ini terdapat susunan Kabinet Wilopo yang meliputi :

  1. Mr. Wilopo (PNI) sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.
  2. Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) sebagai Wakil Perdana Menteri.
  3. Mr. Moh. Roem (Masyumi) sebagai Menteri Dalam Negeri.
  4. Sri Sultan Hamengku Bowono IX sebagai Menteri Pertahanan.
  5. Mr. Lukman Wiriadinata (PSI) sebagai Menteri Kehakiman.
  6. Mr. Arnold Mononutu (PNI) sebagai Menteri Penerangan.
  7. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (PSI) sebagai Menteri Keuangan.
  8. Moh. Sardjan (Masyumi) sebagai Menteri Petanian.
  9. Mr. Sumanang (PNI) sebagai Menteri Perekonomian.
  10. Ir. Djuanda sebagai Menteri Perhubungan.
  11. Ir. Suwarta (partai Katolik) sebagai Menteri Pekerjaan Umum.
  12. Ir. Iskandar Tedjasukmana (partai Buruh) sebagai Menteri Perburuhan.
  13. Anwar Tjokroaminoto (PSII) sebagai Menteri Sosial.
  14. Prof. Dr. Bader Djohan sebagai Menteri P & K.
  15. K.H Faqih Usman (Masyumi) sebagai Menteri Agama.
  16. Dr. Johanes Leimena (Parkindo) sebagai Menteri Kesehatan.
  17. R.P. Suroso (Parindra) sebagai Menteri Urusan Pegawai Negeri.
  18. M.A. Pallaupessy (Demokrat) sebagai Menteri Urusan Umum.

 

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/usaha-barbershop/