Pengertian Kabinet Natsir

Pengertian Kabinet Natsir

Kabinet Natsir  adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951.
Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan GerakanRMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruhDPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil.

H.    Pembentukan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir sendiri mulai memerintah pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet yang dibangun atas dasar koalisi yang beranggotakan inti dari Partai Masyumi. Dalam Kabinet Natsir, PNI tidak mendapatkan jatah jabatan sama sekali, yang paling banyak adalah dari orang-orang partai Masyumi meskipun di dalam kabinet terdapat juga orang-orang non partai. Sebenarnya impian dari Natsir sendiri untuk kabinet nya adalah kabinet yang nasionalis yang berkoalisi dengan beberapa partai. Namun hal ini tidak bisa diwujudkan karena terjadi perebutan jabatan antara PNI dan Masyumi. Sehingga, dengan sendirinya pihak dari partai PNI tidak senang dengan keadaan seperti ini dan menjadikan sulit merekrut PNI untuk masuk ke dalam Kabinet Natsir.
Pendapat yang bersebrangan diantara kedua partai adalah terkait pembagian jatah jabatan menteri. Natsir berpendapat bahwa partainya mempunyai lebih banyak hak dari pada partai lainnya. Pendapat tersebut kemudian tidak disetujui oleh PNI, karena PNI menganggap bahwa semua partai juga memiliki hak yang sama atas jabatan di Pemerintahan. PNI sendiri dari tuntutannya adalah agar orang-orang yang menduduki jabatan menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pendidikan. Namun kemudian dari hasil perundingan PNI bersedia melepas jabatan menteri luar negeri dan diisi oleh orang Masyumi dan menteri pendidikan untuk partai lain. Keinginan PNI mendapatkan jatah menteri dalam negeri kemudian tidak terlaksana karena pos menteri dalam negeri diisi oleh orang Masyumi. Dan ini lah yang menimbulkan konflik karena PNI beranggapan bahwa yang dilakukan ini tidak adil, karena Perdana Menteri sudah berasal dari Masyumi.
Kecaman demi kecaman terus melanda Kabinet Natsir, bukan saja pihak dari luar partai Masyumi, namun juga dari dalam negeri. Tekanan tersebut ditujukan kepada keputusan konggres Desember 1949 yang memutuskan bahwa ketua umum partai dilarang menjadi menteri. Sebenarnya, maksud dari keputusan ini sendiri adalah adanya pengkonsolidasian partai yang kemudian diubah oleh Dewan Partai di Bogor pada tanggal 3 sampai 6 Juni 1960 yang isinya adalah bahwa sistem federal tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian agar keputusan ini tidak terlalu dilanggar, maka Natsir yang kala itu sebagai ketua umum Masyumi, dinonaktifkan dari ketua partai dan kemudian digantikan oleh Jusuf Wibisono.

Baca juga: