KEMASLAHATAN   INTI  DARI MAQASID AL SYARIAH

 KEMASLAHATAN   INTI  DARI MAQASID AL SYARIAH

Pencarian para ahli ushul fikih terhadap “maslahat” itu, diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih bermuara pada maqashid al-syari’at

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan maka ia (kemaslahatan) itu harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasanya disebut dengan al-maslahat al-mu’tabarat.

Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber itu, maka peranan mujtahid sangat menentukan untuk menggali dan menemukan “maslahat” yang terkandung dalam penetapan hukum. Pencarian “maslahat” ini sangat penting dalam menemukan hukum, karena penemuan maslahat adalah merupakan penemuan jiwa daripada nash.

Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara’ dalam membina hukum. Dengan demikian, hikmah suatu hukum syara’ adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Bahkan menurut Abu zahrah, sebagaimana dikutip Asrafi, bahwa tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur’an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

 Berbicara tentang kemaslahatan tidak bisa dilepaskan dengan maqãshid as-syar’iyyah, karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan maqãshid as-syar’iyyah. Secara teoritis maqasyid al-syari’at mengetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (muhafzhah) atau menjamin (taklifi) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling asasi. K

MAQASID AL SYARIAH SEBAGAI  KERANGKA TEORITIS DALAM BERIJTIHAD

Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh menggunakan tenaga dan pikiran.[6] Secara istilah ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar’i dari dalil-dalil syara’, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.[7] Abu Zahrah, sebagaimana dikutip Iskandar, mendefinisikan ijtihad dengan pengerahan kemampuan ahli fiqih dalam mengistinbathkan hukum amaliah dari dalil-dalil yang terperinci.

Penggunaan ijtihad dalam pengertian umum, relevan dengan interpretasi al-Qur’an dan as-Sunnah. Ketika suatu aturan syari’ah didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks al-Qur’an dan as-Sunnah, yang itu berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan aturan syari’ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum.

Baca juga: