PKBH Uniku, Satu-Satunya Organisasi Bantuan Hukum di Kuningan Yang Diakui Negara

PKBH Uniku, Satu-Satunya Organisasi Bantuan Hukum di Kuningan Yang Diakui Negara

PKBH Uniku, Satu-Satunya Organisasi Bantuan Hukum di Kuningan Yang Diakui Negara

PKBH Uniku, Satu-Satunya Organisasi Bantuan Hukum di Kuningan Yang Diakui Negara
PKBH Uniku, Satu-Satunya Organisasi Bantuan Hukum di Kuningan Yang Diakui Negara

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Kuningan (Uniku) yang merupakan sarana untuk pengabdian kepada masyarakat, kembali terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Raihan akreditasi untuk PKBH Fakultas Hukum (FH) Universitas Kuningan (Uniku) ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021.

“Ini merupakan kebanggaan besar khususnya bagi Fakultas Hukum (FH) Universitas

Kuningan (Uniku) dan pada umumnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Barat. Karena dengan memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang kembali terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Ada 405 OBH yang melakukan reakreditasi, namun hanya 332 yang lolos kembali terakreditasi termasuk salah satunya PKBH Fakultas Hukum (FH) Universitas Kuningan (Uniku). Perlu diketahui bersama, di wilayah tiga (3) Cirebon bahkan ada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang diturunkan akreditasinya dari A menjadi B. Ini menandakan bahwa PKBH FH Uniku diakui sangat menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat luas,” Kata Ketua PKBH Fakultas Hukum (FH) Universitas Kuningan (Uniku) Suwari Akhmaddhian, SH., MH., saat dimintai keterangannya, Rabu (06/02/2019).

Dijelaskan Suwari sapaam akrabnya, proses re-akreditasi berjalan cukup panjang.

Karena, ada beberapa penilaian mulai dari banyak perkara yang ditanggani, serapan anggaran, serta hasil survey kantor dan wawancara terhadap penerima bantuan hukum.

“Oleh karena itu, berhubung hanya PKBH FH Uniku adalah satu-satunya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, hanya PKBH Uniku yang berhak memberikan Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di wilayah Kabupaten Kuningan,” terangnya.

Ditambahkannya, dengan terakreditasinya PKBH FH Uniku di Kemenkumham RI,

dirinya mempersilahkan dengan membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum litigasi (Persidangan) dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

 

Sumber :

https://lakonlokal.id/