DPR Soroti Kesiapan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

DPR Soroti Kesiapan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

DPR Soroti Kesiapan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

DPR Soroti Kesiapan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar
DPR Soroti Kesiapan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

Kalangan Komisi X DPR mempertanyakan kesiapan pelaksanaan program Merdeka Belajar yang diusung Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Kesiapan sangat penting agar jangan sampai perubahan yang dilakukan ujungnya hanya mengorbankan murid.

Sorotan tersebut di antaranya disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dan

anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. Mereka menekan pentingnya kesiapan guru, sekolah, dan infrastruktur mengingatkan perubahan yang dilakukan terbilang revolusioner.

Syaiful Huda menandaskan, kesiapan karena kualitas guru, pemerataan guru, hingga sarana prasarana sekolah masih belum memadai. Karena itulah, dia meminta ada blue print assessment kompetensi yang menggantikan ujian nasional.

Baca Juga:

Pencak Silat Diakui Dunia, Kemendikbud Apresiasi Positif
Perubahan UN, Guru Perlu Dimotivasi dengan Insentif dan Penghargaan

“Komisi X DPR melalui rapat kerja ini meminta penjelasan detail mengenai perubahan UN ini karena dia tidak ingin siswa menjadi korban,” ujar Huda saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud membahas tentang UN, zonasi, dan APBN tahun anggaran 2020.

Huda juga mempertanyakan perubahan persentase zonasi yang diubah Nadiem.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

“Perpindahan siswa ini apakah bisa diterapkan secara nasional di seluruh daerah di Indonesia karena praktiknya antardaerah punya kebutuhan sendiri. Ada masalah geografis dan jumlah siswa di masing-masing daerah beda,” katanya.

Huda pun menegakan persetujuannya jika rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

disederhanakan menjadi satu lembar. Namun, di sisi lain, Komisi X menginginkan jaminan bahwa penyederhanaan ini tidak akan menjadikan guru malas menyiapkan materi pelajaran yang akan disampaikan ke siswa

 

Baca Juga :