Kelembagaan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kelembagaan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kelembagaan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perlu diketahui bahwa untuk memelihara & menegakkan HAM di Indonesia, telah dibentuk lembaga-lembaga HAM. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Berikut ini lembaga-lembaga HAM yang ada di Indonesia;

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM
Komnas HAM pada mulanya dibentuk bersama dengan Kepres No, 50 Tahun 1993, yang seterusnya dikukuhkan melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM berkedudukan di Ibu Kota Negara bersama dengan 1 ketua & 2 wakil ketua.
a. Keanggotaan Komnas HAM;
Jumlah anggota 35 orang
Masa jabatan 5 tahun & sesudahnya bisa diangkat untuk 1 kali masa jabatan
Dipilih oleh DPR atas usulan Komnas HAM & diresmikan oleh Presiden.
b. Tujuan Komnas HAM;
Mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai bersama dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan juga Deklarasi Universal HAM
Meningkatkan perlindungan & penegakan HAM untuk berkembangnya khusus manusia Indonesia sepenuhnya & kekuatan berpartisipasi didalam bebagai bidang.
c. Fungsi Komnas HAM;
1). Fungsi pengkajian & penelitian;
Melakukan pengkajian & penelitian bermacam ketentuan perundang-undangan manfaat memberi tambahan himbauan tentang pembentukan, perubahan, & pencabutan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan bersama dengan HAM
Melakukan pengkajian & penelitian bebagai instrumen internasional bersama dengan tujuan memberi tambahan arahan tentang mungkin aksesi & retifiksi.
2). Fungsi penyuluhan;
Melakukan kerjasama bersama dengan organisasi, lembaga, atau pihak-pihak lainnya
Menyebarluaskan wawasan tentan HAM kepada masyarakat Indonesia
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM.
3). Fungsi pemantauan
Pengamatan pelaksanaan HAM & penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut
Penyelidikan & kontrol pada pelanggaran HAM
Pemanggilan kepada pihak pengadu & korban untuk dimintai keterangan
Pemanggilan saksi untuk dimintai info & penyerahan bukti
Peninjauan di area kejadian
Pemanggilan pada pihak berkenaan manfaat memberi tambahan info secara tertulis bersama dengan persetujuan ketua pengadilan
Melakukan kontrol bersama dengan persetujuan ketua pengadilan
Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan
4). Fungsi mediasi;
Penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, & penilaian ahli
Perdamaian ke dua pihak
Pemberian arahan untuk merampungkan melalui pengadilan
Penyampaian himbauan kepada pemerintahan untuk ditindaklanjuti.
Penyampaian himbauan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
2. Pengadilan Hak Asasi
Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan spesifik yang berada dilingkungan pengadilan lazim & berkedudukan di area kabupaten/kota. Untuk area spesifik ibu kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di tiap tiap lokasi pengadilan negeri yang bersangkutan.
a. Tugas & wewenang pengadilan HAM
Memeriksa & mengambil keputusan perkara pelanggaran HAM
Memeriksa & mengambil keputusan perkara pelanggaran HAM yang berat, ditunaikan di luar batas territorial lokasi Negara RI oleh WNI
Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.
b. Pelanggaran HAM berat yang ditangani pengadilan HAM
1). Kejahatan genosida,
Yakni kelakuan yang ditunaikan bersama dengan maksud untuk menghancurkan/memusnahkan seluruh/sebagian grup bangsa, ras, grup etnis, grup agama.
Ciri-ciri kejahatan genosida;
Membunuh anggota kelompok
Mengakibatkan penderitaan fisik/mental yang berat pada anggota-anggota kelompok
Menciptakan situasi kehidupan grup yang bakal memicu kemusnahan secara fisik baik seluruh/sebagian
Memindahkan secara paksa anak-anak berasal dari grup spesifik ke grup lain
Memaksakan tindakan-tindakan yang punya tujuan menahan kelahiran di didalam kelompok.
2). Kejahatan pada kemanusian
Yaitu salah satu kelakuan yang ditunaikan berbentuk serangan yang meluas/sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu dimaksudkan secara segera pada masyarakat sipil.
Kejahatan pada kemanusian berupa;
Perbudakan
penyiksaan
Pemusnahan
Pembunuhan
Perampasan kemerdekaan/perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang
Pengusiran & pemindahan masyarakat secara paksa
Kejahatan apartheid (perbedaan ras)
Penganiayaan pada suatu grup tertentu/perkumpulan yang didasari menyadari politik
Penghilangan orang secara paksa
Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan dll.
Terhadap korban pelanggaran kemanusiaan, pengadilan HAM bisa mengambil keputusan untuk memberi kompensasi, restitusi & rehabilitasi. Adapun pengertian berasal dari masing-masing, yaitu sebagai berikut;
Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara sebab pelaku tidak bisa memberi tambahan ganti kerugian sepenuhnya yang jadi tanggung jawabnya.
Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban/keluarganya oleh pelaku/pihak ketiga. Restitusi bisa berupa; pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan/penderitaan, & penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, contoh kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.
Catatan Penting;Anda Perlu Tahu!!!
Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi berat, sepeti kejahatan pada kemanusiaan, ditunaikan langkah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, penahanan, & pemeriksaan;
Penyelidikan perkara ditunaikan oleh Komnas HAM bersama dengan membentuk tim ad hoc.
Penyidikan perkara ditunaikan oleh Jaksa Agung bersama dengan mengangkat penyidik ad hoc.
Penangkapan ditunaikan oleh Jaksa Agung
Penuntutan ditunaikan oleh Jaksa Agung bersama dengan mengangkat penutut ad hoc.
Penahanan ditunaikan oleh Jaksa Agung
Pemeriksaan & pemutusan perkara ditunaikan oleh pengadilan HAM.
3. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga nasional hak asasi manusia berdiri sendiri yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang diperkuat bersama dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.
a. Tujuan dibentuknya Komnas Perempuan
Meningkatkan upaya pencegahan & penggulangan segala wujud kekerasan pada perempuan & hak asasi perempuan
Mengembangkan situasi kondusif bagi penghapusan wujud kekerasan pada perempuan
Memberikan & menyebarluaskan pemahaman tentang wujud kekerasan pada perempuan.
b. Tugas & Kegiatan Komnas Perempuan
Melaksanakan pengkajian & penelitian pada bermacam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bermacam instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan.
Menyebarluaskan pemahaman atas segala wujud kekerasan pada perempuan Indonesia & upaya-upaya pencegahan & penanggulangan, dan juga penghapusan segala wujud kekerasan pada perempuan.
Mengembangkan kerjasam regional & internasional untuk meningkatka upaya-upaya pencegahan & penanggulangan segala wujud kekerasan pada perempuan Indonesia, dan juga perlindungan, penegakan & pemajuan hak-hak asasi perempuan.
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Dalam rangka memelihara anak-anak Indonesia dibentuklah komisi nasional perlindungan anak Indonesia. Dibentuk sesuai bersama dengan UU RI No. 23 Tahun 2002. Tugas pokok komisi perlindungan anak Indonesia adalah sebagai berikut;
Melakukan sosialisasi semua keputusan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan bersama dengan perlindungan anak
Mengumpulkan information & informasi
Menerima pengaduan masyarakat
Melakukan penelaahan
Pemantauan evaluasi
Pengawasan pada penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian terhitung merupakan lembaga hak asasi manusia. tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;
Memelihara keamana & ketertiban masyarakat
Menegakkan hukum
Memberikan perlindungan, pengayoman & service kepada masyarakat.
6. Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi (KKR)
KKR adalah lembaga yang lakukan penyelesaian pada masalah pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Komisi itu dibentuk berdasarkan UU RI No. 27 Tahun 2004. Menurut Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa masalah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan HAM bakal ditangani oleh KKR.
a. Tujuan dibentuk KKR;
Sarana mediasi antar pelaku bersama dengan korban pelanggaran HAM
Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM
b. Ciri-ciri lazim KKR;
Fokus pada penyelidikan kejahatan masa lalu
Mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kejahatan HAM
Masa bakti berakhir sesudah selesainya laporan
Mempunyai wewenang membuka informasi kelembagaan manapun, & mengajukan perlindungan hukum pada saksi.
7. LSM yang bergerak didalam Penegakan HAM
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga yang non pemerintahan. Berikut ini LSM yang bergerak didalam penegakan HAM;
YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang & Tindakan Kekerasan)
ELSAM (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat).

Baca Juga :