Dana Pendidikan 20% APBN, Kualitas Output Kok Kalah Bersaing?

Dana Pendidikan 20% APBN, Kualitas Output Kok Kalah Bersaing

Dana Pendidikan 20% APBN, Kualitas Output Kok Kalah Bersaing?

Dana Pendidikan 20% APBN, Kualitas Output Kok Kalah Bersaing
Dana Pendidikan 20% APBN, Kualitas Output Kok Kalah Bersaing

Satu dekade telah berlalu sejak negeri ini mengejar ketertinggalan di bidang

pendidikan dengan menggelontorkan seperlima dari anggarannya ke sektor pendidikan. Harapannya, kualitas manusia Indonesia pun kian kompetitif. Namun kenyataannya, belum.

Sebenarnya, amanat pengalokasian mayoritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke sektor pendidikan ini sudah termaktub di UUD 1945 pasal 31 ayat 4, yang diperkokoh dengan UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1.

Hanya saja, implementasinya tak bisa seperti membalik telapak tangan. Perlu

gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kurun waktu 2005-2008, yang berujung pada enam putusan, yang intinya mempertegas kewajiban penganggaran 20% dari APBN, dan mengultimatum presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mematuhi.

Baca:
Sri Mulyani, Oknum STAN Kurang Toleran, dan Suara Para Alumni

Akhirnya, anggaran pendidikan 2009 dialokasikan sebesar Rp 207,4 triliun (20% dari APBN). Sejak saat itu, pemerintah patuh mengalokasikan 20% dari bujetnya untuk program yang terkait pendidikan, baik di Kementerian Pendidikan, maupun di kementerian dan lembaga lainnya.

Dana Pendidikan 20% APBN, Kualitas Output Kok Kalah Bersaing?Foto: Ruangan

kelas 5 yang rusak di SDN Citatah Jaya, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/7/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Kini, sepuluh tahun sejak putusan pemerintah mematuhi ketentuan penganggaran pendidikan, apakah hasilnya sesuai dengan harapan? Tim Riset CNBC Indonesia berusaha menelusuri dengan mengacu pada indikator capaian pendidikan, baik domestik maupun internasional.

Jika mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka IPM Indonesia naik berkesinambungan dari 66,53 (2010) ke 71,39 (2018). IPM mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia untuk mengakses pendidikan.

 

Baca Juga :