Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru

Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru

Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali bersama dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menentukan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu jadi kuat sehabis terhadap 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru.

Setelah mendapatkan kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru merasa menggerakkan kebijakan-kebijakan politik dan Ekonomi yang sudah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti Stabilitas Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966), Stabilitas ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/19 66), dan Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966)Pemerintahan Orde Baru lihat bahwa selama Orde Lama sudah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.
Diantara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis (Blok Timur). Sesuai bersama dengan keputusan yang sudah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru langsung mengusahakan menggerakkan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen bersama dengan lakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan (polkam). Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah supaya dijalankan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam lakukan rehabilitasi dan stabilisasi polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan (security approach), terhitung di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik (orsospol) yang dinilai bakal merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring bersama dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti; Kopkamtib (pada 1 November 1965), Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (11 Agustus 1966), dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1 Agustus 1970).
Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru mengusahakan mengembalikan Indonesia dari politik Nefos-Oldefos dan “Poros Jakarta -Pnom Penh – Hanoi-Peking – Pyongyang” ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat.
Hal itu nampak dari pengakuan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar tanggal 4 April 1966, beliau perlihatkan bahwa Indonesia bakal menggerakkan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan dimaksudkan untuk raih kesejahteraan rakyat. Dalam usaha raih tujuan tersebut, maka politik luar negeri Indonesia bakal dimaksudkan terhadap perluasan kerjasama ekonomi dan keuangan antara Indonesia bersama dengan dunia luar, baik Timur maupun Barat, selama kerjasama itu beruntung bagi kepentingan Indonesia.Sebagai bentuk nyata dari niat itu, Indonesia memulihkan lagi interaksi baik bersama dengan Malaysia terhitung Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963-1966. Di samping itu, sejak 28 September 1966, Indonesia lagi aktif di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada masa Orde Lama, Indonesia terhadap 1 Januari 1965, terlihat dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina membentuk organisasi kerjasama regional ASEAN (Association of South East Asian Nation) di Bangkok 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional terlebih di bidang ekonomi dan budaya.

1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan
Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama lakukan pembangunan nasional tersebut adalah bersama dengan membentuk Kabinet Pembangunan I terhadap 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal bersama dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi:
1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat perlu berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu);
2. Menyusun dan memiliki rencana Repelita;
3. Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya terhadap Juli 1971;
4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan penduduk bersama dengan melenyapkan habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan tiap tiap bentuk rongrongan penyelewengan, dan juga pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.

Dalam rangka menciptakan suasana politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat lewat TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu lakukan penentuan umum (pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan‘pelemahan’ atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dijalankan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan kelompok Islam Fundamentalis (yang kerap disebut kaum ekstrimis kanan).
Selain itu, pemerintahan Soeharto terhitung menciptakan kemampuan politik sipil baru yang didalam pandangannya lebih ringan dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang sesudah itu lebih dikenal bersama dengan nama Golkar.Berdasarkan Tap MPRS No IX/MPRS/1966, pemerintah diinginkan langsung lakukan pemilu terhadap tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan terhadap 1971. Lembaga Pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan lewat Keputusan Presiden No.23 tanggal 23 Mei 1970.
Berdasarkan surat keputusan itu, kuantitas partai politik (parpol) yang diijinkan ikut dan juga didalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu: NU, Parmusi, PSII, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) ditambah bersama dengan Golkar. Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut: Golkar(236 kursi, 62,82%), NU (58 kursi,18,68%), Parmusi (24 kursi (5,56%), PNI (20 kursi,6,93%), PSII (10 kursi,2,39%), dan Parkindo (10 kursi, 2,39%). (Anhar Gonggong ed, 2005: 150)

Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan inspirasi penyederhanaan partai politik bersama dengan alasan–alasan tertentu, seperti masalah terhadap masa “demokrasi parlementer”. Pada masa itu, banyaknya partai diakui tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya meningkatkan permasalahan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antarparpol, melainkan terhitung persaingan di didalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang membawa dampak timbulnya krisis, bahkan perpecahan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas polkam. Atas basic itu, pemerintah berpendapat wajib terdapatnya penyederhanaan partai sebagai anggota dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada mulanya banyak parpol yang menampik inspirasi itu, yang sedikit banyak dinilai sudah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945.

Namun terdapatnya tekanan pemerintah membawa dampak mereka tidak mempunyai pilihan lain.Realisasi penyederhanaan partai tersebut dijalankan lewat Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai yang tersedia berfusi ke didalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Empat Partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII, dan Perti join didalam PPP. Sementara itu lima partai non Islam, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI join didalam PDI. Selain ke dua kelompok tersebut tersedia pula kelompok Golkar yang pada awalnya bernama Sekber Golkar. Pengelompokkan tersebut secara resmi berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. (Gonggong dan Asy’arie, ed, 2005).
Pemerintah Orde Baru mengumpulkan daya semua komponen bangsa kedalam agenda bersama dengan yang diformulasikan didalam bentuk Trilogi Pembangunan. Suatu konsep kemandirian bangsa yang ditempatkan terhadap pilar stabilitas, pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada semua rakyat.
Trilogi Pembangunan
1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada
terciptanya keadilan sosial bagi semua rakyat.

Semua penghalang pembangunan, terhitung segala perihal yang dapat membawa dampak timbulnya instabilitas bangsa wajib disingkirkan. Itulah kurang lebih makna pesan yang terangkum didalam Trilogi Pembangunan, yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.Trilogi Pembangunan itu tidak lain merupakan suatu konsep bangsa Indonesia yang digelorakan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang idamkan diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat menjaga segenap bangsa, dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat ikut dan juga lakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara itu wajib dicapai bersama dengan berdasarkan Pancasila.

Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. Stabilitas Nasional bukan cuma merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, bakal namun merupakan amanat sila ke dua Pancasila untuk terwujudnya “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan tiap-tiap individu itu berbentuk pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkeadaban. Oleh karena itu, merupakan kebenaran universal di manapun jikalau bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab, didalam aspek apa-pun tidak dapat ditoleransi.Dari semua usaha-usaha yang dijalankan oleh Presiden Soeharto terhadap masa awal pemerintahannya, sepenuhnya punya tujuan untuk menggerakkan jalannya aktivitas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat terjadi bersama dengan baik jikalau tersedia stabilitas politik dan keamanan.

2. Stabilisasi Penyeragaman
Depolitisasi parpol dan ormas terhitung dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru lewat cara penyeragaman ideologis lewat ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila sudah menjadi konsensus nasional, keseragaman didalam pemahaman Pancasila wajib disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto terhadap acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian didalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka terhadap 12 Agustus 1976, di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada semua rakyat supaya berikrar terhadap diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetia bagi ikrar tersebut.

Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa bersama dengan maksud memastikan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu (1) takwa kepada Tuhan YME dan menjunjung orang lain yang tidak serupa agama/kepercayaan; (2) mencintai sesama manusia bersama dengan selalui ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi;(4) demokratis dan patuh terhadap putusan rakyat yang sah; (5) senang menopang orang lain, supaya dapat meningkatkan kemampuan orang lain (Referensi Bahan Penataran P4 didalam Anhar Gongong ed, 2005: 159).

Presiden sesudah itu mengajukan draft P4 ini kepada MPR, Akhirnya, terhadap 21 Maret 1978 konsep P4 disahkan menjadi Tap MPR No.II/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 (BP7) yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dijalankan terhadap tingkat nasional dan regional.

Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila, supaya bersama dengan pemahaman yang sama diinginkan persatuan dan kesatuan nasional bakal terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat bakal mengarah terhadap pemberian yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi supaya Pancasila menjadi anggota dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial penduduk Indonesia.Pegawai negeri (termasuk pegawai BUMN), baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, merasa dari sekolah menengah sampai Perguruan Tinggi, terhitung diharuskan mengikuti penataran P4 yang dijalankan terhadap tiap tiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Melalui penataran P4 itu, pemerintah terhitung memberikan penekanan terhadap masalah “suku”, “agama”, “ras”, dan “antargolongan”, (Sara). Menurut pemerintah Orde baru, “sara” merupakan masalah yang peka di Indonesia yang kerap menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial.

Oleh karena itu, penduduk tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang perihal bersama dengan Sara. Secara tidak langsung penduduk dipaksa untuk berpikir seragam; bersama dengan kata lain yang lebih halus, wajib sudi bersikap toleran didalam makna tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang perihal bersama dengan masalah sara. Meskipun demikian, akhirnya konflik yang bermuatan sara itu selalu tidak dapat dihindari.
Pada tahun 1992 misalnya, terjadi konflik antara kaum muslim dan non muslim di Jakarta (Ricklefs, 2005: 640). Demikian pula halnya bersama dengan P4. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak peserta penataran terhadap biasanya merasa muak terhadap P4. Fakta ini sesudah itu disampaikan kepada Presiden supaya masalah P4 ditinjau kembali.Setelah P4 menjadi Tap MPR dan dilaksanakan, setelah itu orsospol yang diseragamkan didalam makna wajib sudi terima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal bersama dengan sebutan “asas tunggal”.

Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto didalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan ABRI (Rapim ABRI), di Pekanbaru , Riau, tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan lagi terhadap acara lagi tahun Korps Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) di Cijantung, Jakarta 16 April 1980.Gagasan Asas Tunggal ini terhadap mulanya mengakibatkan reaksi yang cukup keras dari berbagai pemimpin umat Islam dan beberapa purnawirawan militer ternama.

Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Presiden Soeharto selalu meneruskan gagasannya itu dan membawanya ke MPR. Melalui Sidang MPR ‘Asas Tunggal” akhirnya di terima menjadi keputusan MPR, yaitu; Tap MPR No.II/1983. Kemudian terhadap 19 Januri 1985, pemerintah bersama dengan persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-Undang No.3/1985 yang menentukan bahwa partai-partai politik dan Golkar wajib terima Pancasila sebagai asas tunggal mereka.

Empat bulan kemudian, terhadap tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8/1985 mengenai ormas, yang menentukan bahwa semua organisasi sosial atau massa wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak waktu itu tidak tersedia lagi orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila, semua sudah seragam.. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup “bhineka tunggal ika”, dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebhinekaan, terhitung memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru.

3. Penerapan Dwi Fungsi ABRI
Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dimengerti sebagai “jiwa, niat dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama bersama dengan kemampuan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa didalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI mempunyai keyakinan bahwa tugas mereka tidak cuma didalam bidang hankam namun terhitung non-hankam. Sebagai kemampuan hankam, ABRI merupakan suatu unsur didalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang aktivitas “melindungi segenap bangsa Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia.” Sebagai kemampuan sosial, ABRI adalah suatu unsur didalam kehidupan politik di lingkungan penduduk yang bersama-sama bersama dengan kemampuan sosial lainnya secara aktif lakukan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.
Dwifungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan di awalnya diambil kesimpulan bahwa ABRI mempunyai dua fungsi, yaitu manfaat sebagai pusat kemampuan militer Indonesia dan terhitung fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya terhadap masa Soeharto, manfaat utama ABRI sebagai kemampuan militer Indonesia sebetulnya tidak dapat dikesampingkan, namun terhadap masa ini, peran ABRI didalam bidang politik terlihat lebih penting sejalan bersama dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS terhadap tahun 1968.

Secara umum, intervensi ABRI didalam bidang poilitik terhadap masa Orde Baru yang mengatasnamakan Dwifungsi ABRI ini keliru satunya adalah bersama dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dimana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada panglima ABRI. Selain itu, para ABRI terhitung mendiami posisi resmi dan informal didalam pengendalian Golkar dan juga mengawasi penduduk lewat gerakan teritorial di semua daerah dari merasa Jakarta sampai ke dareah-daerah terpencil, keliru satunya bersama dengan gerakan AMD (ABRI Masuk Desa). Keikutsertaan militer didalam bidang politik secara umum berbentuk antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang mempunyai kepentingan-kepentingan golongan tersendiri.

Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif terlalu nyata terlebih lewat Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai interaksi yang berbentuk simbiosis mutualisme. Contohnya terhadap Munas I Golkar di Surabaya (4-9 September 1973), ABRI dapat menempatkan perwira aktif ke didalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di semua daerah tingkat I dan daerah tingkat II jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Selain itu, terpilihnya Sudharmono sebagai wakil militer terhadap pucuk pemimpin Golkar (pada Munas III) terhitung pertanda bahwa Golkar masih di bawah kendali militer.

Selain didalam sektor eksekutif, ABRI didalam bidang politik terhitung terlibat didalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kemampuan politik yang ikut dan juga didalam penentuan umum, mereka selalu mempunyai wakil didalam kuantitas besar (dalam DPR dan MPR) lewat Fraksi Karya ABRI. Namun keberadaan ABRI didalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak didalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi kemampuan pemeriksaan DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini diperoleh dari terdapatnya sinergi antara Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan didalam sistem kerja DPR; dan juga terdapatnya perangkat aturan kerja DPR yang didalam batas spesifik membatasi peran satu fraksi secara otonom. Dalam MPR sendiri, ABRI (wakil militer) mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah didalam formulasi kebijakan oleh MPR.

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi terhadap masa itu dapat diamati dari: (a). Banyaknya jabatan pemerintahan merasa dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan”, (b). Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri terhadap waktu itu terhitung dijadikan sebagai keliru satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa terhadap waktu itu, (c). ABRI lewat berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menggerakkan berbagai bidang bisnis dan lain sebagainya.

4. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru
Seperti yang sudah diuraikan di atas, stabilisasi polkam dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah terlalu buruk. Sektor memproses barang-barang mengkonsumsi andaikata cuma terjadi 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi keliru satu tumpuan ekspor terhitung tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo terhadap akhir Desember 1965, sepenuhnya berjumlah 2,358 Juta dollar AS. Dengan Perincian negara-negara yang memberikan hutang terhadap masa Orde Lama adalah blok negara komunis (US $ 1.404 juta), negara Barat (US $ 587 juta), sisanya terhadap negara-negara Asia dan badan-badan internasional.

Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dijalankan berlandaskan terhadap Tap MPRS No.XXIII/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, terhitung soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik didalam dan luar negeri pemerintah wajib sedemikian rupa sampai terlalu menopang perbaikan ekonomi rakyat.Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dijalankan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain bersama dengan menyusun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berimbang. searah bersama dengan kebijakan itu pemerintah Orde Baru mengusahakan menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus melacak hutang baru yang dibutuhkan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya.

Untuk menanggulangi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru mengusahakan lakukan diplomasi yang intensif bersama dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London , Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang-piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikad baik untuk bersahabat bersama dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum akan pertemuan Paris Club sudah raih kesepakatan terlebih dahulu bersama dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dollar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama terhadap tahun 1958. Begitu pula bersama dengan Inggris sudah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI semasa masa konfrontasi terhadap tahun 1965.

Sejalan bersama dengan usaha diplomasi ekonomi, terhadap 10 Januari 1967 pemerintah Orde Baru memberlakukan UU No.1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) . Dengan UU PMA, pemerintah idamkan menunjukan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang bakal ditempuh oleh pemerintah Orde Baru, tidak serupa bersama dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing bersama dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaliknya, aktivitas mereka dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang idamkan membangun perekonomiannya. Dengan pemberian modal mereka, selayaknya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak investasi didalam berbagai bidang ekonomi. Sebab bersama dengan investasi mereka, lapangan kerja bakal langsung tercipta bersama dengan cepat tanpa menanti pemerintah mempunyai duwit terlebih dahulu untuk menggerakan roda pembangunan nasional.

Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu, tidak cuma berhasil mengatur penjadwalan lagi pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan terhitung dapat memastikan dan menggugah negara-negara tersebut untuk menopang Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti antara lain bersama dengan dibentuknya lembaga konsorsium yang bernama Inter Governmental Group on Indonesia(IGGI) . Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang mempunyai komitmen untuk menopang Indonesia terhadap bulan Februari 1967, di Amsterdam. Inisiatif itu datang dari pemerintah Belanda. Pertemuan ini terhitung dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga pemberian internasional. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan Belanda ditunjuk sebagai ketuanya.

Selain mengusahakan masuknya dana pemberian luar negeri, pemerintah Orde Baru terhitung mengusahakan menggalang dana dari didalam negeri yaitu dana masyarakat. Salah satu kiat yang dijalankan oleh pemerintah bersama–sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah mengusahakan supaya penduduk sudi menabung.

Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) No.6 1968. Satu perihal dari UUPMDN adalah terdapatnya klausal yang menarik yang menyatakan bahwa didalam penanaman modal didalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia wajib menguasai 51% sahamnya. Untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UUPMA dan UUPMDN terhadap tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal (BPPM). Berdasarkan Keppres no.286/1968 badan itu berubah menjadi Team Teknis Penanaman Modal (TTPM). Pada Tahun 1973, TTPM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sampai waktu ini.

Kebijakan-kebijakan yang disita pemerintah terhadap awal Orde Baru merasa menunjukan hasil positif. Hiperinflasi merasa dapat dikendalikan, dari 650% menjadi 120% (1967), dan 80% (1968), supaya terhadap tahun itu diputuskan bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama bakal diawali terhadap tahun selanjutnya (1969). Setelah itu terhadap tahun-tahun selanjutnya inflasi tetap menurun menjadi 25% (1969), 12% (1970), dan 10% (bahkan sampai 8.88%) terhadap tahun 1971.

5. Kebijakan Pembangunan Orde Baru
Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. searah bersama dengan tujuan tersebut maka disaat suasana politik bangsa Indonesia merasa stabil untuk lakukan amanat penduduk maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan lewat Program Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang lewat pembangunan lima tahun (Pelita) yang di dalamnya mempunyai misi pembangunan didalam rangka raih tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian usaha pembangunan yang konsisten yang meliputi semua kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dijalankan untuk lakukan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 yaitu menjaga segenap bangsa dan semua tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut lakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Dalam bisnis mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973-1978-1983-1988-1993 menentukan garis-garis besar haluan negara (GBHN). GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional bersama dengan rangkaian program-programnya yang sesudah itu dijabarkan didalam konsep pembangunan lima tahun (Repelita). Adapun Repelita yang memuat program-program kongkrit yang bakal dijalankan didalam kurun waktu lima tahun, didalam repelita ini diawali sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal bersama dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) menurut indikator waktu itu pembangunan diakui sudah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan sudah tempatkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1995-2020).

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :