Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru

Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru

Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dikerjakan berlandaskan terhadap Tap MPRS No.XXIII/1966 yang isinya pada lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah perlu sedemikian rupa sampai terlampau menolong perbaikan ekonomi rakyat.Bertolak berasal dari kenyataan ekonomi layaknya itu, maka prioritas pertama yang dikerjakan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi pada lain dengan menyusun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu pemerintah Orde Baru berupaya merampungkan masalah hutang luar negeri sekaligus melacak hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya.

Untuk mengatasi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melaksanakan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London , Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang-piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikad baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club udah capai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda perihal pembayaran pindah rugi sebesar 165 juta dollar AS terhadap sebagian perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama terhadap tahun 1958. Begitu pula dengan Inggris udah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar pindah rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya diambil oleh pemerintah RI semasa jaman konfrontasi terhadap tahun 1965.

Sejalan dengan usaha diplomasi ekonomi, terhadap 10 Januari 1967 pemerintah Orde Baru memberlakukan UU No.1 tahun 1967 perihal Penanaman Modal Asing (PMA) . Dengan UU PMA, pemerintah idamkan menunjukan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru, tidak sama dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaliknya, kegiatan mereka dipandang sebagai prasyarat yang diperlukan oleh sebuah negara yang idamkan membangun perekonomiannya. Dengan bantuan modal mereka, semestinya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak investasi dalam beragam bidang ekonomi. Sebab dengan investasi mereka, lapangan kerja akan langsung tercipta dengan cepat tanpa menunggu pemerintah punya uang terlebih dahulu untuk menggerakan roda pembangunan nasional.

Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu, tidak cuma berhasil sesuaikan penjadwalan lagi pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan termasuk dapat meyakinkan dan menggugah negara-negara berikut untuk menolong Indonesia yang tengah terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti pada lain dengan dibentuknya lembaga konsorsium yang bernama Inter Governmental Group on Indonesia(IGGI) . Proses pembentukan IGGI dimulai oleh suatu pertemuan pada para negara yang punya komitmen untuk menolong Indonesia terhadap bulan Februari 1967, di Amsterdam. Inisiatif itu singgah berasal dari pemerintah Belanda. Pertemuan ini termasuk dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan Belanda ditunjuk sebagai ketuanya.

Selain berupaya masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru termasuk berupaya menggalang dana berasal dari dalam negeri yakni dana masyarakat. Salah satu trik yang dikerjakan oleh pemerintah bersama–sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar penduduk mau menabung.

Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) No.6 1968. Satu hal berasal dari UUPMDN adalah adanya klausal yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia perlu menguasai 51% sahamnya. Untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UUPMA dan UUPMDN terhadap tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal (BPPM). Berdasarkan Keppres no.286/1968 badan itu berubah menjadi Team Teknis Penanaman Modal (TTPM). Pada Tahun 1973, TTPM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sampai waktu ini.

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap awal Orde Baru jadi menunjukan hasil positif. Hiperinflasi jadi dapat dikendalikan, berasal dari 650% menjadi 120% (1967), dan 80% (1968), agar terhadap tahun itu diputuskan bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama akan dimulai terhadap tahun selanjutnya (1969). Setelah itu terhadap tahun-tahun selanjutnya inflasi tetap menurun menjadi 25% (1969), 12% (1970), dan 10% (bahkan sampai 8.88%) terhadap tahun 1971.

Seperti yang udah diuraikan di atas, stabilisasi polkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah terlampau buruk. Sektor memproses barang-barang konsumsi seandainya cuma berlangsung 20% berasal dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor termasuk tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo terhadap akhir Desember 1965, seutuhnya berjumlah 2,358 Juta dollar AS. Dengan Perincian negara-negara yang beri tambahan hutang terhadap jaman Orde Lama adalah blok negara komunis (US $ 1.404 juta), negara Barat (US $ 587 juta), sisanya terhadap negara-negara Asia dan badan-badan internasional.

Baca Juga :