Hukum Perdata di Negara Indonesia

Hukum Indonesia adalah campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, hukum adat. Sebagian besar sistem yang diadopsi untuk penggunaan sipil dan kriminal didasarkan pada aspek historis Indonesia, koloni Hindia Belanda (Nederlandsch – Indie), terutama berdasarkan hukum Eropa Belanda. Karena hukum agama adalah bahwa kebanyakan orang Indonesia menganut Islam, keuntungan hukum atau hukum Islam khususnya di bidang pernikahan, kerabat, dan warisan. Selanjutnya, di Indonesia, sistem hukum adat [1] diserap oleh hukum dan hukum diterapkan. Ini adalah kelanjutan dari peraturan daerah dari masyarakat dan budaya yang ada di nusantara.

Hukum Perdata Indonesia

1 Hukum Perdata Indonesia
2 KUHP Indonesia
3 Hukum Negara
Hukum administrasi empat provinsi
5 Undang-Undang Acara Perdata Indonesia
6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Hukum perdata

Satu bidang hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Hukum Perdata juga disebut hukum privat atau hukum perdata yang bertentangan dengan hukum publik. Hukum Perdata mengatur hubungan ketika Hukum Publik mengatur masalah yang berkaitan dengan negara dan kepentingan publik (politik dan pemilihan umum (Konstitusi), tindakan pemerintah sehari-hari (hukum administrasi atau administrasi), kejahatan (hukum pidana, dll)). Penduduk dan warga negara sehari-hari dari orang-orang seperti dewasa, perkawinan, perceraian, kematian, warisan, properti, kegiatan bisnis, dan tindakan sipil lainnya.

Hukum perdata Indonesia didasarkan pada hukum perdata Belanda, khususnya hukum perdata Belanda selama periode kolonial. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia (juga sebagai KUHPer) juga berlaku di Belanda dan kurang akurat dibandingkan Burgerlijk Wetboek (alias BW), yang diberlakukan di Indonesia (dan koloni Belanda) berdasarkan prinsip perjanjian tersebut. .

Di Indonesia, yang masih disebut Hindia Belanda, BW mulai berlaku pada tahun 1859. Hukum perdata Belanda sendiri adalah hukum sipil yang diberlakukan di Prancis dengan beberapa penyesuaian.

UU KUHPerdata (KUHPer) terdiri dari empat bagian.

Saya akan membuat reservasi untuk orang-orang. Kami menetapkan hukum pribadi dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status dan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh badan hukum. Ini termasuk ketentuan tentang munculnya hak asasi manusia, kelahiran, kedewasaan, pernikahan, keluarga, perceraian, dan hilangnya hak asasi manusia. Khusus mengenai pernikahan, bagian dari ketentuan dinyatakan tidak sah berdasarkan perkawinan hukum 1 tahun 1974 berlalu.

Buku tentang bahan II. Suatu hukum yang mengatur hukum barang, yaitu, hak dan kewajiban badan hukum terkait objek termasuk hak fisik, warisan dan jaminan. Objek termasuk item berikut. (I) benda berwujud tidak bergerak (tanah dengan berat tertentu, bangunan, kapal, dll.). (Ii) memindahkan objek berwujud, yaitu objek berwujud lain selain yang dianggap benda tak bergerak. (Iii) barang tidak berwujud (klaim dan klaim, dll). Mengenai tanah khususnya, beberapa ketentuan telah dinyatakan tidak valid karena pembentukan No. 5 tahun 1960 tentang masalah lahan pertanian. Demikian juga, bagian tentang jaminan hipotek dinyatakan tidak sah dengan berlakunya undang-undang tentang hak-hak hipotek.

Hukum Pengikatan Janji (atau kadang-kadang juga disebut sebagai perjanjian (istilah ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda dalam kenyataannya)), hukum yang mengatur hak dan kewajiban di antara badan hukum di bidang pengikatan KUHD. Isi digunakan sebagai referensi dari hukum dan kontrak kontrak (ditentukan), kondisi dan prosedur untuk menyimpulkan kontrak, khususnya hukum tentang hukum perdagangan (KUHD) pada khususnya. Dapat dikatakan bahwa KUHPer, khususnya Buku III, KUHD adalah bagian khusus dari hukum pidana.

Buku pada tanggal kedaluwarsa dan sertifikasi IV. Mengatur hak dan kewajiban badan hukum (terutama pembatasan atau tenggat waktu) dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan konfirmasi.

Sistem hukum pidana masih digunakan sebagai referensi oleh para ahli hukum dan masih diajarkan ke departemen hukum di Indonesia.

Sumber : https://suhupendidikan.com